Legislator Apresiasi KPK Pecahkan Rekor OTT Sepanjang 2016

18-01-2017 / KOMISI III

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2016, karena KPK dinilai telah memecahkan rekor dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT), yaitu sebanyak 17 kasus, dan itu sebagai rekor terbesar sejak KPK berdiri.

 

Demikian disampaikan politisi Golkar itu saat Rapat Kerja (Raker) bersama komisioner KPK di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (18/1/2017). "Jadi, OTT KPK tahun 2016 ini sebagai rekor terbesar sejak KPK berdiri. Hanya saja kalau bisa OTT itu dengan dampak dan kasus besar. Sehingga tidak lagi main yang kecil-kecil. Namun kita apresiasi KPK," tegas Bambang.

 

Beberapa kasus besar yang dianggap masih menjadi utang KPK, yakni kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pembelian lahan RS Sumber Waras, korupsi di PT Pelindo, Hambalang dan lain-lain.

 

“Golkar berharap KPK bisa menyelesaikan tunggakan beberapa kasus besar tersebut pada tahun 2017. Semoga di tahun ini bisa lebih baik lagi dan bisa menyelesaikan kasus-kasus besar tadi di tahun 2017 ini," ujarnya.

 

Sebelumnya, OTT terbanyak terjadi pada tahun 2013, dengan melakukan 10 operasi tangkap tangan. Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan sebanyak 56 tersangka. Para tersangka itu terdiri dari berbagai profil pekerjaan.

 

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, sejarah baru tersebut bukan menunjukkan kehebatan KPK. Namun, hal tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi terhadap pemberantasan korupsi. "Keberanian masyarakat untuk melaporkan pidana korupsi semakin meningkat. Serta sudah pasti respons pihak KPK yang segera dan cepat merespons," ungkapnya.

 

Upaya penindakan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2016 menghasilkan pemasukan negara sebesar Rp 497,6 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2015, di mana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari KPK saat itu sebesar Rp 211,9 miliar.

 

"Lebih dari Rp 497,6 miliar masuk ke kas negara dalam bentuk PNBP. Ini hasil dari penanganan tindak pidana korupsi tahun 2016 dan sebelumnya yang telah diselesaikan," kata Basaria. (nt), foto : arief/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...